JAKARTA, KAREBARAKYAT.COM – Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos). “Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang menjadi korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Muhadjir bilang, judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru dan itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. “(Dampaknya) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab dari Kemenko PMK,” ucapnya.
Mantan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri, judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. “Bukan hanya segmen masyarakat tertentu yang menjadi korban, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena,” jelasnya.
Sebagai informasi, judi online menjadi perhatian pemerintah hingga menutup situs kegiatan ilegal itu dan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online.
Presiden Joko Widodo menyatakan, satgas akan dibentuk sebentar lagi. “Dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” kata Jokowi dalam keterangan yang disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024) malam.
Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online yang kegiatannya bersifat transnasional tersebut. “Sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi,” ucapnya.
